Kerangka dan Sistem Kebijakan Ekonomi Makro

Ekonomi Makro

A. Kerangka Ekonomi Makro

Perekonomian suatu negara memiliki 4 faktor utama sebagai ukuran kinerja ekonomi secara makro yaitu:

1. output total/agregatif
2. kesempatan kerja
3. tingkat harga-harga
4. kinerja di sektor internasional

Sedangkan instrument/ alat kebijakannya berupa kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan penetapan harga serta kebijakan ekonomi internasional.

Ekonomi Makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus membahas perilaku ekonomi sebagai keseluruhan meliputi output total/ produksi total suatu negara, kesempatan kerja, dan pengangguran serta tingkat harga umum.

Tujuan Eoknomi Secara Makro adalah sebagai berikut:

• Tingkat output total serta pertumbuhannya

Suatu perekonomian negara semakin banyak output yaitu barang-barang dan jasa-jasa diproduksi, misalnya televisi, computer, pakaian, atau barang lainnya maka semakin tinggi tingkat kemakmuran negara tersebut. Output total diukur dengan besarnya PDB (Produk Domestik Bruto). PDB (Produk Domestik Bruto) adalah nilai pasar seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada suatu periode waktu tertentu , biasanya satu tahun. Ini merupakan ukuran paling komprehensip akan barang-barang dan jasa-jasa yang akan diproduksi oleh suatu masyarakat.

Tujuan Negara Kita (Negara Indonesia) adalah untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, tujuan ini dilaksanakan dengan PDB sebesar-besarnya.

PDB dapat dinyatakan dalam nilai nominal disebut PDB Nominal (Cth: Rp 100.000,-). PDB Riel yaitu menghitung besarnya nilai PDB setelah dilakukan penyesuaian dengan tingkat atau angka laju inflasi. PDB Riel berfluktuasi (berubah-ubah) naik atau turun disebut PDB Actual. PDB Potensial adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. 

• Mencapai kesempatan kerja penuh

Tujuan mencapai kesempatan kerja penuh adalah menciptakan kesempatan kerja hingga dapat mengurangi atau menghilangkan pengangguran baik disektor formal maupun informal. Tujuan ini berhubungan erat dengan besarnya PDB riel dan tingkat teknologi yang digunakan. Semakin besar PDB riel maka semakin besar kesempatan kerja yang berarti semakin kecil tingkat pengangguran, sementara teknologi yang digunakan sama. Pada tingkat PDB riel yang sama, tingkat pengangguran akan lebih besar bila digunakan teknologi yang padat modal, sebaliknya tingkat pengangguran kecil bila digunakan teknologi padat karya (pada saat PDB riel dihitung maka terjadi inflasi dengan peningkatan permintaan sehingga perusahaan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, sehingga terciptanya kesempatan kerja karena butuh unit-unit tenaga kerja.)

• Harga-harga dan inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga itu mengalami kenaikan secara terus menerus. Tujuan ini berupa stabilitas harga-harga dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah dalam penetapan harga secara langsung. Penetapan harga mempunyai tujuan-tujuan lain berupa pencapaian pemerataan pendapatan dan stabilitas harga.

Salah satu ukuran stabilitas harga secara umum adalah indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks harga yang negara kita (Indonesia) gunakan disusun oleh BAdan Pusat Statistik (BPS) Jakarta berupa angka Indeks Biaya Hidup (IBH) dan indeks angka perdagangan besar. IBH meliputi kelompok makanan dan minuman, sandang, perumahan (berdasarkan Survey BPS). BPS melakukan survey terhadap makanan dan minuman, sandang, perumahan agar dapat mengetahui tingkat harga-harga yang ada.

Angka Laju Inflasi (Dinyatakan dalam persen) rumusnya sebagai berikut:

Ket:
P = besarnya angaka laju inflasi harga-harga kebutuhan hidup
IBH1 = angka indeks harag biaya hidup tahun sekarang
IBH0 = angka indeks harga biaya hidup tahun lalu

• Keseimbangan hubungan ekonomi luar negeri (eksternal)

Bila perekonomian suatu negara bersifat terbuka, maka negara mengadakan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. hubungan ini dapat berupa perdagangan yaitu ekspor dan inpor barang-barang dan jasa-jasa atau pinjam meminjam dan investasi (penanaman modal). Dalam keadaan normal neraca pembayaran internaional berimbang (yaitu pada neraca disisi aktiva sama dengan disisi pasiva. Jika aktiva lebih besar dari pasiva (A>P) maka terjadi surplus, sebaliknya jika pasiva lebih bear dari aktiva (P>A) maka terjadi deficit.

• Pemerataan Distribusi Pendapatan

Tujuan ini berdasarkan kesejahteraan social, karena bila dicapai tingkat output serta pertumbuhan yang tinggi juga stabilitas harga, namun bila tidak meratanya distribusi pendapatan maka hal ini merupakan ketidakeadilan sosial.

B. Kebijakan Ekonomi Makro

Penentuan tujuan kebijakan ekonomi makro yang akan dicapai bukanlah merupakan hal yang sulit. namun masalahnya adalah bagaimana memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. berbagai piranti kebijakan ekonomi makro menyangkut variabel-variabel ekonomi secara langsung/ tidak langsung dikendalikan oleh pemerintah dimana perubahan-perubahannya akan mempengaruhi satu/ beberapa tujuan ekonomi.

Piranti-piranti Kebijakan Ekonomi Makro, sbb:

• Kebijakan Fiskal

Dua elemen kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak pengeluaran pemerintah, meliputi: pengeluaran untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa, dapat berupa pembelian kertas dan komputer, dan senjata untuk ABRI, pembangunan jalan dan jembatan, waduk, pembayaran gaji guru, pegawai dan hakim dan gaji pegawai lainnya. Elemen lain kebijakan fiscal adalah perpajakan. Pungutan pajak akan menurunkan pendapatan masyarakat, akibatnya pengeluaran konsumsi swasta masyarakat akan berkurang , disisi lain penurunan pajak atau dapat juga pembebasan pajak secara sementara akan menaikan kapasitas masyarakat.

• Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk menambah/mengurangi penawaran uang/jumlah uang beredar sebagai bank sentral BI mengubah jumlah uang beredar berupa uang kartal dan uang giral melalui mekanisme dan sistim tertentuseperti kebijakan uang ketat (berarti penurunan laju pertambahan uang beredar) dan begitu sebaliknya kebijakan uang longgar (berarti kenaikan pertambahan laju uang beredar).

• Kebijakan Penetapan Harga

Untuk mencapai tujuan pemerataan pendapatan secara langsung dan menstabilkan harga serta mengendalikan inflasi, pemerintah menetapkan harga barang-barang dan jasa-jasa tertentu, contohnya Sembilan bahan pokok.

• Kebijakan Hubungan Internasional

Kebijakan ini antara lain pengembalian kurs valuta/ devisa, pembatasan dan pengawasan perdagangan, penentuan tarif biaya masuk impor/ subsidi ekspor.

Sumber: catatan kuliah Stevani Manuhutu
Semoga bermanfaat yah, Love You My Viewers.